IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP KEBIJAKAN KELUARGA DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI KABUPATEN KEPAHIANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA

  • Putrado Herliansyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
Kata Kunci: DPRD, fungsi pengawasan, perlindungan perempuan, hukum keluarga Islam, maqāṣid al-syarī‘ah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang terhadap kebijakan keluarga dan perlindungan perempuan dalam kerangka Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis (socio-legal research), Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta telaah dokumentasi terhadap aktivitas DPRD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta tokoh masyarakat di Kabupaten Kepahiang.  Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan pengawasan DPRD dilakukan melalui mekanisme formal dan informal, antara lain rapat komisi, kunjungan lapangan, dan koordinasi dengan DP3A maupun UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Kendalanya adalah  seperti keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta minimnya literasi gender dan pemahaman terhadap hukum Islam substantif di kalangan pemangku kebijakan. Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, fungsi pengawasan DPRD mencerminkan penerapan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam aspek perlindungan kehormatan (ḥifẓ al-‘ird) dan keturunan (ḥifẓ al-nasl), yang berpijak pada nilai keadilan (‘adl) dan tanggung jawab sosial (mas’ūliyyah ijtimā‘iyyah).

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Referensi

Alwy, Fauna. “Reformulation of the Government Compilation of Islamic Law : Strengthening the Concept of Gender-Sensitive Regulations in Indonesia” 11, no. 4 (2017): 355–70.
Antasari, Rr Rina. “Implementasi Kebijakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Di Pemerintah Kota Palembang” 10, no. 1 (2017): 132–61.
Jovani, Audra, Iman Subono, Nur, and Isbodroini Suyanto. “Women in the Parliament and Their Role in Formulating Gender Responsive Policies in East Nusa Tenggara.” Journal of Social and Political 3, no. 4 (2020): 1043–66. https://doi.org/10.31014/aior.1991.03.04.236.
Kusumah, Riva Rachmi, and Syamsul Bahri Siregar. “Penguatan Fungsi Pengawasan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Efektifitas Peraturan Daerah.” Jurnal Yustita, 2022, 182–96.
P, Yanuar Deny. “PERAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DI JAWA TENGAH.” Journal of Politic and Government …, 2016 - Ejournal3.Undip.Ac.Id, 2016.
Solikin, Nur, and Moh Wasik. “The Construction of Family Law in the Compilation of Islamic Law in Indonesia: A Review of John Rawls’s Concept of Justice and Jasser Auda’s Maqashid Al-Shari’a.” Ulumuna 27, no. 1 (2023): 315–40.
Taufiqurohman, Taufiqurohman, and Nelli Fauziah. “The Evaluation of Maqāṣid Asy-Syarī’ah on Discourses of the Islamic Family Law.” El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga 6, no. 1 (2023): 81–90.
Wartoyo, Franciscus Xaverius, and Teguh Prasetyo. “DPD Performance Implementation in The Supervision Function Based on The Dignity of Justice” 1, no. 1 (2023).
Diterbitkan
2025-12-30